JUFI,TASIKMALAYA –Pada hari kamis,8 oktober 2020,ratusan maha siwa mendatangi komplek Kabupaten Tasikmalaya. Aksi penolakan Omnibus Law kali ini mendapat respons positif dari Pemda dan DPRD Tasikmalaya.

Bayak maha siswa yang membawa berbagi macam poster dan spanduk penolakan Undang-undang Omnibus Law yang disahkan DPRD.Mereka juga sempat menerobos dan ingin merusak dan merobohkan pagar kantor pemerintahan,namun mereka dihadang oleh polisi dan juga TNI yang menjaga kawasan tersebut.

Untungnya keributan dan kerusuhan tidak sempat terjadi setelah polisi berhasil melakukan negosiasi dan hadirnya Ketua DPRD dan Sekda Kabupaten Tasikmalaya.

Mereka sebagai maha siswa meminta pemerintah daerah untuk menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat demi memperkuat aspirasi yang mereka suarakan.

Sebagai ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi SP mengaku dan mengucapkan,sejak awal baik pemerintah daerah dan dewan menolak Undang-undang Omnibus Law. Pihaknya akan menyampaikan penolakan ini ke pemerintah pusat.

“Kita bersama pemerintah daerah akan menyampaikan surat penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law ini kepada pemerintah pusat. Sebagai bentuk wadah aspirasi masyarakat, buruh dan mahasiswa yang menolak Undang-undang Omnibus Law,” ucap dia.

Asep Alayubi menambahkan, aksi ini bagaimana pun merupakan gerakan masyarakat yang harus di dorong, baik mahasiswa, buruh dan masyarakat. Karena menurut pandangannya masih ada pasal-pasal yang bermasalah.

“Jadi perjuangan kita, mau itu dicabut, sekalipun sepahit nanti disahkan, kan kita sudah sampaikan kepada buruh, bahwa solusi-solusi kaitan kesejahteraan buruh sudah jelas disampaikan pemerintah daerah,” terang dia.

“Keberpihakan pemerintah, terhadap masyarakat maupun buruh sudah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 baik program pelatihan dan pendidikan,” pungkas Asep Sofari.

Tinggalkan Balasan